Jumat pagi, LLDIKTI Wilayah X berdialog dengan seluruh pimpinan PTS bidang kemahasiswaan dan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) membicarakan tentang bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), (17/7/2020).
Dalam dialog yang dilaksanakan secara daring tersebut Kepala LLDIKTI Wilayah X Prof. Dr. Herri, MBA mengatakan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan LLDIKTI Wilayah X diberikan amanah dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dalam hal peningkatan mutu, LLDIKTI Wilayah X bertugas membina PTS dan memastikan agar penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentunya, tidak hanya pembinaan kepada lembaga PTS saja, akan tetapi dosen dan mahasiswa pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Kita tahu, kata Prof. Herri pada masa pandemi covid-19 ini, banyak dari mahasiswa yang terdampak dari segi ekonomi. Untuk itu, pemerintah sudah mengantisipasi dengan meluncurkan program KIP Kuliah dan bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa. Sehingga, akses pendidikan bagi masyarakat tetap terbuka lebar.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris LLDIKTI Wilayah X Yandri. A, SH, MH tampil sebagai moderator diskusi didampingi Kabag Akademik dan Kemahasiswaan Ely Susanti, SE, MM.
Kabag Akademik dan Kemahasiswaan mengatakan penerima bantuan SPP adalah mahasiswa pada program diploma dua, diploma tiga, diploma empat, dan sarjana di seluruh Indonesia.
Syaratnya kata Ely, bantuan ini diperuntukkan bagi orang tua mahasiswa yang mengalami kendala finansial karena terdampak covid-19, mahasiswa aktif semester 3, 5, dan 7 serta tidak sedang dibiayai oleh program bidikmisi atau program lainnya yang membiayai SPP.
Lebih lanjut Ely mengatakan bantuan SPP diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Perguruan tinggi harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan UKT/SPP. Perguruan tinggi juga diberikan kewenangan untuk membuat kriteria atau batasan lain terkait kendala finansial yang menyebabkan mahasiswa tidak sanggup membayar biaya UKT/SPP pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021.
Ely menambahkan bahwa bantuan SPP hanya diberikan untuk satu semester ganjil 2020/2021. PTS harus segera memberikan kepada mahasiswa paling lambat tanggal 30 Juli 2020 dan perguruan tinggi harus segera melaporkannya kepada LLDIKTI Wilayah X.
Di akhir sesi dialog, Sekretaris LLDIKTI mengatakan agar PTS melakukan identifikasi kepada mahasiswa yang layak menerima bantuan dengan tepat. Jika ada permasalahan di lapangan, informasikan kepada LLDIKTI Wilayah X melalui Forum Komunikasi Kemahasiswaan (Forkomawa) atau mahasiswa bisa menyampaikan langsung kepada pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan.
