Home Berita LLDIKTI Kebijakan BAN-PT Dalam Layanan Akreditasi Program Studi

Kebijakan BAN-PT Dalam Layanan Akreditasi Program Studi

439
0
SHARE
Kebijakan BAN-PT Dalam Layanan Akreditasi Program Studi

Dari pangkalan data dan informasi LLDIKTI Wilayah X, 30 program studi pada PTS (Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri) saat ini sudah terakreditasi A. Sebanyak 70 persen dari 1002 program studi peringkat akreditasinya Baik dan C. Peringkat akreditasi ini tentunya harus terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah X.

Dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi disebutkan bahwa status akreditasi program studi merupakan penilaian kelayakan suatu program studi maupun perguruan tinggi. Penilaian akreditasi dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Perpanjangan kembali masa berlaku dilakukan tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi. Akan tetapi, BAN-PT dalam hal ini tetap melakukan pemantauan salah satunya melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebelum memperpanjang status akreditasi tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah X Prof. Dr. Herri, MBA pada saaat diskusi bersama Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Prof. T. Basaruddin dan pimpinan PTS secara daring, Jumat (12/6/2020).

Prof. T. Basaruddin mengatakan ada suatu kekhasan baru dalam perpanjangan masa berlaku akreditasi program studi. Dulu, 6 bulan sebelum habis masa akreditasi, PTS wajib mengusulkan untuk proses perpanjangan masa berlaku akreditasi. Sekarang, bagi program studi yang sudah terakreditasi fokusnya adalah peningkatkan mutu.

BAN-PT bertanggung jawab untuk memantau dan memperpanjang SK akreditasi program studi yang telah ditetapkan didasarkan atas hasil penilaian pemantauan yang dilakukan oleh BAN-PT sendiri. Jika ada hal yang belum sesuai indikator penilaian, BAN-PT akan memberikan catatan khusus melalui SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online). Jika tidak ada masalah, SK akreditasi akan diperpanjang pada saat sehari setelah berakhirnya masa berlaku akreditasi tersebut.

“Sedangkan bagi perguruan tinggi yang ingin meningkatkan peringkat, silakan kirimkan usulan ke BAN-PT. Hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan perguruan tinggi karena sudah melakukan asesmen internal dan hasilnya sudah lebih baik dari peringkat sebelumnya. Ingat, konteksnya adalah untuk meningkatkan peringkat akreditasi, bukan untuk memperpanjang masa berlaku,” kata Prof. T. Basarrudin.

Prof. T. Basaruddin, atau yang lebih sering dipanggil Pak Chan menjelaskan bahwa BAN-PT akan pro aktif melakukan pemantauan dan hasilnya menjadi dasar perpanjangan masa akreditasi atau tidak. Prosesnya dilakukan secara bertahap, seperti evaluasi data di laman PDDIKTI. Jika ada yang tidak sesuai, BAN-PT akan memberikan catatan yang dikirimkan melalui SAPTO.

“BAN-PT tidak mengirimkan surat terkait hasil penilaian pemantauan akreditasi. Perguruan tinggi harus sering melihat SAPTO untuk melihat catatan temuan BAN-PT untuk ditindaklanjuti. Dalam penilaian, BAN-PT tidak serta merta menurunkan peringkat akreditasi. Kami akan melihat perbaikan ataupun tambahan dokumen terkait catatan temuan,” ucap Pak Chan.

Pak Chan menambahkan agar pimpinan perguruan tinggi menjaga validitas dan kecukupan data pada PDIKTI. Apabila tidak meng-update dengan benar akan berdampak merugikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus bertanggung jawab dengan validitas data yang ada di PDDIKTI. Jangan sampai, kondisi di lapangan berbeda dengan yang ada di PDDIKTI. Periksa data mahasiswa drop out atau mengundurkan diri serta data terkait kualifikasi dosen.

Terkait proses penilaian di masa pandemi Covid-19 ini, kata Pak Chan dilakukan secara daring. Perguruan tinggi bisa menyiapkan repositori dokumen pendukung saat penilaian akreditasi. Silakan dokumentasikan dengan baik agar memudahkan asesor saat asesmen.

“Pada waktu proses asesmen, BAN-PT yang akan menyiapkan platform-nya. BAN-PT sebagai host dan perguruan tinggi termasuk semua stakeholder silakan bergabung. Jadi, semua proses dilakukan secara daring,” tutup Pak Chan.